15 Juta 'Kartu Miskin' Mulai Dibagikan

Kartu Perlindungan Sosial akan dibagikan bertahap kepada 15,5 juta warga miskin.

Pemerintah melalui PT Pos Indonesia, hari ini mulai menyalurkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kepada 15,5 juta warga miskin.

Pemegang kartu ini akan menjadi target penyaluran beras miskin, Bantuan Siswa Miskin, dan jika sudah disetujui DPR, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak tahun ini.
Direktur Utama PT Pos Indonesia, I Ketut Mardjana, mengatakan penyaluran akan dilakukan pada Kamis (06/06) malam ke 12 kota, diantaranya Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makasar, Ambon dan Jayapura.
"Penyaluran mulai dilakukan malam ini ke 12 kota dan kemudian besok serentak ke Rumah Tangga Sasaran (RTS), kemudian dilanjutkan ke kota lainnya," katanya kepada Wartawan BBC Indonesia, Christine Franciska.
"Mekanismenya kartu akan diserahkan oleh petugas pos kepada orang yang bersangkutan atau orang serumah sehingga kemungkinan penyalahgunaan bisa dihindari," sambung Ketut.
Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Kemensos Andi Zainal Abidin Dulung menyebutkan KPS akan digunakan untuk penyaluran beras miskin (Raskin) dan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
"Kalau sudah punya KPS, siswa tinggal tunjukan kartunya ke sekolah supaya bisa dimasukkan dalam daftar penerima bantuan. Kalau dulu kan kepala sekolah yang mendata," jelasnya.
KPS juga akan dipakai sebagai sarana menyalurkan BLSM, jika program kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak itu disetujui.
"Kami usul BLSM diterima oleh 15,5 juta orang, sama persis dengan penerima KPS ini. Bantuan sekitar Rp150.000 untuk lima bulan, tetapi belum ada keputusan," tambah Andi.

Lebih akurat

Sistem KPS diklaim lebih akurat dibanding sistem distribusi subsidi sebelumnya pada BLT.

Sistem KPS dengan data yang sudah dikomputerisasi diyakini dapat lebih akurat sehingga dapat meminimalisir kesalahan penyaluran yang kerap terjadi dalam pengalaman program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dulu.
"Kantor pos sistemnya sudah sebagian besar online, pelaporan jadi lebih mudah. Kalau dulu (BLT) banyak sisa, sekarang semoga tidak terjadi," tambah Ketut dari PT Pos Indonesia.
Senada, Andi Zainal mengatakan data yang digunakan untuk menentukan kuota 15,5 juta juga telah diperbaharui menggunakan Pendataan Program Perlindungan Sosial pada 2011.
"Datanya lebih bagus jadi kami perkirakan melesetnya tidak banyak. Raskin yang menggunakan data 2011 dan kenyataannya jalan tanpa ada komplain yang berarti, kecuali mungkin soal mutu berasnya saja," ujar Andi.
Di lapangan, Kemensos juga mengklai menyiapkan tenaga kesejahteraan sosial yang akan melakukan pengecekan layak atau tidaknya seseorang diberikan BLSM. Jika sudah meninggal atau pindah, BLSM dapat dialihkan pada orang lain dengan musyawarah desa dengan syarat tidak mengubah jumlah penerima.

Dikritik

"Tanpa ada kenaikan BBM, cash transfer bagi yang susah, kaum papa, dan marjinal harus diberikan secara kontinu karena mandat dari konstitusi."

Arif Budimanta

Namun Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Arif Budimanta menilai bantuan sementara ini dinilai tidak akan berpengaruh besar bagi rakyat miskin pasca kenaikan harga BBM karena harga bahan pokok terus meningkat.
Kurang dinamisnya penentuan jumlah rakyat miskin menjadi sorotan Arif karena dianggap dapat menimbulkan kesenjangan sosial bagi kelompok miskin baru yang muncul di kemudian hari.
"Keluarga miskin ini kan sesuatu yang sangat dinamis. Hari ini tidak miskin, besok bisa kehilangan pekerjaan dan jatuh miskin. Sementara data yang digunakan adalah data 2011. Kami khawatir akan ada kesenjangan sosial," katanya.
Menurut Arif, persoalan pokok yang harus diatasi oleh pemerintah adalah menjaga stabilitas harga bahan pokok dan melakukan program industrilisasi pedesaan sehingga persoalan struktural kemiskinan bisa diatasi.
"Bantuan langsung dalam bentuk cash transfer itu memang tanggung jawab negara. Tanpa ada kenaikan BBM, cash transfer bagi yang susah, kaum papa, dan marjinal harus diberikan secara terus-menerus karena mandat dari konstitusi."