DPR Mendukung Rencana Kenaikan Harga BBM

DPR mendukung rencana kenaikan harga BBM. Hal ini terlontar dari pidato pengantar Ketua DPR dalam sidang bersama DPD pada Jumat (15/8). Disebutkan bahwa pembatasan BBM yang dilakukan pemerintah bukanlah solusi jangka panjang, melainkan jangka pendek.

Disampaikan seperti dikutip detik, “Kebijakan yang berorientasi jangka panjang seperti mengurangi beban subsidi melalui kebijakan kenaikan harga BBM secara bertahap …  merupakan pilihan yang bisa dijalani oleh pemerintah di tahun ini dan tahun yang akan datang.”

Dalam pidato yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Pramono Anung juga disebutkan bahwa pembatasan BBM yang dilakukan pemerintah selama ini hanyalah solusi jangka pendek.

Ditegaskan bahwa “Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang masif, terencana dan terukur terlebih dahulu kepada masyarakat.”

Sepanjang periode 2010 hingga 2014, alokasi belanja subsidi BBM pemerintah pusat mencapai 17,84 persen. Angka ini dinilai sangat besar. Jika dipertahankan maka hal ini akan berpengaruh pada beratnya beban APBN untuk menjalankan berbagai program pembangunan.

DPR menilai bahwa subsidi BBM di sisi lain ternyata tidak tepat sasaran. Kebijakan ini justru menguntungkan kalangan masyarakat ekonomi kelas atas, dan bukan sebaliknya. Padahal, rakyat miskinlah yang membutuhkan keuntungan dari program-program pemerintah.

Disebutkan oleh Pramono Anung, “Kebijakan subsidi BBM yang selama ini diterapkan tidak tepat sasaran atau lebih banyak dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah ke atas dibanding orakyat miskin yang semestinya mendapat perlindungan dari negara.”

DPR menilai bahwa  upaya pemerintah yang berorientasi jangka panjang menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera dilakukan. Artinya, kebijakan kenaikan harga BBM oleh DPR dianggap menjadi solusi. Namun benarkah kenaikan harga tersebut hanya satu-satunya pemecahan masalah? Silakan tulis pendapat Anda dalam kolom komentar.

Foto: isuenergi.com